AJI: Organisasi Pers Saja Dipidanakan, Apalagi Masyarakat

BANDA ACEH - Kritik yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh terhadap berita Harian Prohaba merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas pers di Indonesia dan Aceh. Karenanya, AJI menilai gugatan Prohaba terhadap mereka aneh.

Sekretaris AJI Banda Aceh Misdarul Ihsan mengaku heran dengan tindakan Prohaba yang mempolisikan AJI Banda Aceh terkait pernyataan yang mengkritisi berita ?Dua Pelacur ABG Dibeureukah WH? yang dimuat koran tersebut.

?Organisasi pers saja dipidanakan, bagaimana lagi kalau masyarakat biasa,? kata Misdarul Ihsan kepada acehkita.com, Selasa (25/9) malam.

AJI memprotes berita Prohaba karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan penangkapan seorang gadis berinisial PE. Berita tersebut diduga telah menyebabkan tekanan psikologis bagi PE.

Menurut Ihsan, seharusnya media meralat dan meminta maaf terhadap setiap kesalahan dalam pemberitaan. ?Tanpa dilaporkan pun (ke Dewan Pers? red.), pers harus meralat dan meminta maaf jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan,? ujarnya.

Ihsan menyebutkan, masyarakat ?termasuk organisasi pers? punya hak untuk mengoreksi berita media, seperti diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) poin a dan b, UU Pers No 40/1999.

Jadi, yang kita lakukan itu hanya menjalankan amanah UU Pers yang kita junjung bersama,? lanjutnya. ?Kita juga melakukan ini dalam upaya meningkatkan mutu berita dan pers.?

Seperti diberitakan sebelumnya, Prohaba mengadukan AJI ke Polda Aceh pada Selasa (25/9) sekitar pukul 15.30 WIB. Erlizar Rusli, staf legal Prohaba, menyebutkan, pernyataan AJI Banda Aceh yang disampaikan dalam konferensi pers, Senin pekan lalu telah merugikan mereka. ?AJI Banda Aceh telah melakukan pencemaran nama baik,? kata Erlizar saat dihubungi acehkita.com, Selasa malam. [Sumber: WWW.ACEHKITA.COM]

Harian Prohaba Polisikan AJI Banda Aceh

BANDA ACEH - Harian Prohaba melaporkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh ke pihak kepolisian terkait berita penangkapan seorang anak berinisial PE di Langsa, Selasa (25/9). Koran ini merasa dirugikan oleh AJI Banda Aceh.

Laporan ini disampaikan Erlizar Rusli, staf legal Prohaba, ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Aceh, sekitar pukul pukul 15.30 WIB, hingga pengambilan berita acara pemeriksaan. Saat mengadukan AJI, Erlizar didampingi Arif Ramdan dan Yarmen Dinamika.

Pengaduan ini dilakukan Prohaba karena tidak terima terhadap sikap AJI Banda Aceh yang menilai koran ini telah melanggar kode etika jurnalistik dalam berita berjudul “Dua Pelacur ABG Dibeureukah WH”. Belakangan, PE ditemukan bunuh diri.

Erlizar Rusli, staf legal Prohaba, menyebutkan, pernyataan AJI Banda Aceh yang disampaikan dalam konferensi pers pekan lalu telah merugikan mereka. “AJI Banda Aceh telah melakukan pencemaran nama baik,” kata Erlizar saat dihubungi acehkita.com, Selasa malam.

Menurut Erlizar, AJI Banda Aceh telah melakukan pencemaran nama baik dengan mengeluarkan pernyataan yang merugikan mereka.

AJI Banda Aceh, kata Erlizar, telah menjustifikasi bahwa berita Prohaba telah menyebabkan PE bunuh diri, padahal belum ada penelitian bahwa PE bunuh diri gara-gara berita itu.

“AJI melawan hukum, karena pernyataan tersebut bukan selayaknya dikeluarkan AJI. (Penyebab) meninggal seseorang itu menjadi kewenangan polisi,” ujarnya.

Selain itu, Erlizar juga menilai AJI Banda Aceh telah melangkahi kewenangan Dewan Pers, di mana AJI telah mengeluarkan pernilaian bahwa berita Prohaba melanggar etik. Menurutnya, penilaian terhadap sebuah berita seharusnya menjadi kewenangan Dewan Pers.

“AJI Banda Aceh tidak berwenang untuk menilai sebuah berita salah atau benar, karena yang berhak melakukan itu adalah Dewan Pers. Jadi, AJI telah mencaplok kewenangan Dewan Pers,” sebut Erlizar. “Dia telah merugikan kita.”

Atas dasar itu, kata Erlizar, AJI Banda Aceh diduga telah melanggar hukum pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Mereka telah menyebarkan pernyataan itu melalui konferensi pers dan juga dikirim ke media cetak dan elektronik,” kata dia. “Kita mengedepankan proses hukum.”

Seperti diketahui, Senin pekan lalu AJI Banda Aceh menyebutkan bahwa Prohaba telah melanggar sejumlah pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU No 40/1999 terkait berita “Dua Pelacur ABG Dibeureukah WH”. Berita itu dinilai menyebabkan tekanan psikologis terhadap PE. [Sumber: WWW.ACEHKITA.COM]

Pernyataan Sikap AJI, Menyikapi Pemberitaan Kasus Bunuh Diri Remaja di Langsa.

BANDA ACEH, Aceh News - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh Taufik Al Mubarak,Plh Ketua AJI Banda Aceh, Senin (17/09/2012) menyatakan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga PE (16 tahun) di Langsa, seorang anak perempuan yang memutuskan menghilangkan nyawanya demi menjaga martabat keluarganya yang dicemarkan media.

Sebelum memutuskan menghilangkan nyawa, PE menulis sepucuk surat yang ditujukan pada ayahnya, "Ayah…Maafin putri ya yah, Putri udah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi Putri berani bersumpah kalau Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam itu putri cuma mau nonton kibot di Langsa, terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan Putri.".

Penjelasan PE dalam suratnya itu merupakan klarifikasi dirinya pada sang ayah atas pemberitaan yang menyebutkan dirinya pelacur. 

Saat ditangkap Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa di Lapangan Merdeka Langsa, pada Senin dinihari, (03/09/2012), Harian “Pro Haba” lewat pemberitaan pada Selasa, (04/09/2012), dinilai menghakimi dan menstigmenya lewat judul berita “Dua Pelacur ABG “Dibereukah WH."

Tak ada satu kalimat pun penjelasan PE yang ditulis dalam berita tersebut. Padahal dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Menurut Taufik, Berita “Pro Haba” ini tidak memenuhi unsur “cover both-sides” (berimbang), karena hanya berdasarkan informasi dari satu pihak saja (WH Red). Padahal, saat mendapatkan informasi, wartawan seharusnya menguji terlebih dahulu informasi tersebut, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, seperti diatur Pasal 3. Ujar Taufik

Lanjut nya, Tanpa mengindahkan Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ, “Harian Pro Haba” langsung menghakimi PE dan IT sebagai pelacur yang kerap beraktivitas melayani lelaki hidung belang. Dalam berita itu juga disebutkan, dalam menjalankan aktivitasnya, mereka diarahkan oleh seorang germo yang namanya telah dikantongi Dinas Syariat Islam setempat.

Pasal 4 menyebutkan, “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Pada penjelasan Pasal 4, “fitnah” berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Kami menilai, berita tersebut berisi tuduhan yang tidak berdasar.

Hal ini bisa dilihat dari berita yang dimuat “Pro Haba”. Pada alinea ketiga, “Pro Haba” mengutip pernyataan narasumber. Namun, tidak ada satu kutipan pun (dari narasumber) yang menyebutkan bahwa kedua anak tersebut merupakan pelacur.

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan AJI Banda Aceh dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Ibrahim Latif, dalam Berita Acara Penangkapan (BAP), saat ditangkap PE tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pelacur. Ibrahim pun membatah pernah menyebut mereka sebagai pelacur saat diwawancarai media.

“Wartawan yang menulis berita tersebut mengaku Kepala Dinas Syariat Islam Langsa menyebutkan bahwa kedua anak tersebut merupakan pelacur. Namun, wartawan itu mengaku tidak memiliki rekaman wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam yang dilakukan pada Senin (03/09/2012).”

Sementara “Harian Waspada” lewat berita berjudul “WH Amankan Dua Remaja Putri” edisi 4 September 2012, menyebutkan kedua anak tersebut sebagai pelaku mesum. Meski nama kedua anak tersebut diinisialkan, tetapi Waspada menulis secara jelas alamat mereka. Tindakan itu melanggar Pasal 5 KEJ, yaitu: "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan".

Berita di Harian Waspada juga memuat prasangka dan tidak melalui proses “check and recheck”, sehingga berita tidak berimbang. Hal ini melanggar Pasal 3 yang diperkuat Pasal 8 yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani”.

Penyebutan kedua anak tersebut berasal dari keluarga “broken home” yang terjun ke “dunia hitam “karena tekanan ekonomi, yang dilakukan Waspada telah melanggar Pasal 9 yang berbunyi: “Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public”

Kami sangat menyesali pelanggaran Kode Etik Jurnalistik itu hingga hari ini Senin, (17/09/2012) tidak mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru, tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa, seperti yang diatur pada Pasal 10 KEJ.

Selain melanggar KEJ, kedua media tersebut juga telah melakukan pelanggaran sejumlah pasal dalam Undang-undang No 40/1999 tentang Pers, yakni Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf (c, d, dan e), dan Pasal 7 ayat (2).

Berdasarkan sejumlah pelanggaran tersebut, AJI  menilai:

 1. Pemberitaan Pro Haba dan Waspada menjadi salah satu penyebab tekanan psikologis terhadap     PE.

 2. Telah terjadi pelanggaran berat terhadap UU No 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

 3. Pemberitaan Pro Haba dan Waspada bisa dikenai sanksi pidana seperti diatur Pasal 18 ayat   (2) UU No 40/1999.

Atas dua penilaian dasar tersebut, AJI Banda Aceh menyatakan sikap:

1. Menuntut Dewan Pers untuk segera melakukan investigasi pelanggaran yang dilakukan kedua media tersebut.

2. Menuntut kedua media tersebut untuk meminta maaf kepada keluarga PE dan IT.

3. Meminta media untuk profesional, menaati KEJ dan UU No 40/1999 serta menghormati hak anak seperti diatur UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan berita media yang tidak sesuai dengan fakta dan etika kepada Dewan Pers.[]

KONI dan Pemprov Hargai Emas PON Rp 200 Juta

RIAU, Aceh News - KONI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membulatkan tekad bersama, akan memberikan hadiah uang senilai Rp 200 juta kepada atlet Kalimantan Barat yang berhasil memboyong emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan digelar di Riau, 6-20 September mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KONI Kalbar, Sy. Machmud Alkadrie dan Sekda Kalimantan Barat, M. Zeet Hamdy Assovie di hadapan atlet Kalbar dan kepada awak media pada malam pelepasan atlet PON Kalbar yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Rabu malam lalu.

Anggaran tersebut menurut Machmud merupakan anggaran pemerintah provinsi Kalbar melalui perubahan anggaran tahun 2012. Perjuangan yang dilakukan pengurus KONI Kalimantan Barat untuk memberikan reward bagi para atlet yang berpretasi di kancah PON 18 Riau mendatang memberi harapan cerah bagi atlet. Pemerintah Provinsi Kalimantan barat telah mengucurkan dana segar sebesar Rp 8 miliar khusus untuk para atlet perah medali.

Ketua Umum KONI kalbar sy. Mahmud alkadrie memastikan bonus atlet peraih emas sebesar Rp 200 juta rupiah. Sementara itu bagi peraih perak dan perunggu besarnya sama seperti PON ke-17 di Samarinda.

Mahmud menjelaskan, para pelatih yang atletnya meraih medali juga bakal diberikan bonus. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalbar Cornelis yang memiliki kepedulian tinggi terhadap olahraga kalbar, dan terus mendukung perjuangan atlet daerah ini dalam berlaga di pesta olahraga terbesar di Indonesia itu. (uKPI)

Eka Komalasari: Pecahkan Dua Rekor Sekaligus

RIAU, Aceh News - Tak hanya menjadi peraih emas di kelas 47 kilo gram, namun sosok bernama lengkap Eka Komalasari, lifter angkat berat andalan Kalbar ini juga menorehkan prestasi Asia. Ia mampu memecahkan rekornya sendiri di tingkat nasional, juga rekor Asia. Dua rekor yang dipecahkan sama-sama di squat. Eka mempertajam rekor atas namanya sendiri di nasional dari rekor sebelumnya, 175 kilo gram. 

Untuk tingkat Asia, Eka memecahkan rekor squat yang dipegang atlet Jepang dari total 178 menjadi 181 kilo gram. Emas kali ini menjadi emas kedua di ajang PON setelah di PON Kaltim lalu ia juga mempersembahkan emas untuk Kalbar.

Gadis kelahiran Pontianak, 22 Januari 1990 ini menggeluti angkat berat sejak 2005. Berbagai prestasi ia renggut, mulai dari tingkat provinsi, nasional, bahkan Asia. Ia telah dua kali membawa bendera Indonesia di tingkat Asia pada kejuaraan Asia. Keduanya, ia menorehkan emas untuk Indonesia.

Ditemui usai pengalungan medali kemarin, soal tantangan dan beban medali yang ditargetkan padanya. Eka mengaku sangat beban, bahkan susah untuk tidur karena kepikiran takut tak bisa mewujudkan harapan pelatih, Pengda PABBSI, dan KONI Kalbar. “Susah tidur selalu kepikiran. Memang berat, namun setelah tahu hasilnya. Kini saya puas, terlebih lagi mampu memecahkan rekor,” ujarnya dengan senyum bahagia.

Soal lawan, Eka mengaku tantangan berat adalah Lampung yang sangat disiplin dan ketat pembinaannya. Akan tetapi, dari beberapa kali bertemu dengan atlet Lampung, rasa grogi dan lainnya lepas. “Yang ada hanyalah bagaimana mampu melakukan angkatan paling berat,” ungkapnya.

Putra pertama dari empat bersaudara buah hari pasangan Kasikin dan Kasinah ini kemarin tak bisa melepas senyum bahagia usai diketahui hasil keseluruhan total angkatan di kelas yang diikutinya. “Capek tapi bahagia, kupersembahkan emas ini untuk ibu dan bapak yang selalu mensupport, keluarga, pelatih, rekan-rekan. Dan Ibu Utin sebagai Ketua Bapora Kalbar,” ujarnya.

Tak lupa juga, Eka mengucap syukur kepada Allah atas kekuatan yang diberikan kepadanya. Baik saat bertanding atau mampu berlatih dengan giat sejak ia terjun ke angkat berat tujuh tahun silam.

Penampilan Eka kemarin sangat memukau. Pada angkatan squat, Eka mampu mengakta berat 181 kilo gram, beach press 172 kilo gram, deat lift 185 kilo gram. Sehingga total angkantannya 453.5 kilo gram. (ukpi)

Perusahaan Asal Sumut Berminat Kelola PDKS

SINABANG, Aceh News - Perusahaan asal Medan, Sumatera Utara, (Sumut),  PT Bangun Mitra Perkasa, berminat untuk mengelola Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), yang kini sudah kolaps dan terpaksa ditutup beroperasional, serta ratusan karyawan dan buruhnya terpaksa dirumahkan.

Bentuk keseriusan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit itu dengan mengajukan proposal ke pemerintah daerah setempat. Serta dilakukan verifikasi penawaran dengan pandangan yang ditawarkan PT Bangun Mitra Perkasa, bersama anggota eksekutif dan legislatif, dan eksekutif yang berlangsung di gedung dewan Simeulue, Jumat (14/09/2012).

Tujuan perusahaan asal Medan, untuk pengolaan kebun sawit plat merah milik Pemkab Simeulue tersebut, dalam presentasinya yakni untuk meningkatkan PAD Simeulue serta optimalisasi pengelolaan kebun PDKS secara profesional, akuntabel dan berwawasan bina lingkungan.

Adapun bentuk kerjasama pengelolaan kebun sawit daerah itu ialah 60:40, artinya untuk perusahaan pengelola 60 persen dan Simeulue sendiri mendapat 40 persen. Kemudian dalam tawaran tersebut juga disebutkan bahwa PT Bangun Mitra Perkasa berkomitmen untuk membangun PKS serta tetap memprioritaskan mempekerjakan putra daerah sesuai kebutuhan di lapangan.

Namun penawaran kerjasama pengelolaan kebun sawit PDKS, anggota Dewan yang hadir merasa keberatan atas tawaran dari perusahaan peminat, yang masih meminta dan melibatkan daerah dari segi penyertaan modal, untuk melanjutkan perkebunan Sawit PDKS.

"Jangan libatkan lagi daerah soal uang untuk melanjutkan PDKS, karena daerah sudah tidak punya uang lagi untuk mensubsidi PDKS," tegas M Asdarmansyah Mas SE, Wakil Ketua DPRK, di hadapan legislatif, eksekutif serta utusan PT Bangun Mitra Perkasa.

Menurut Asdar, pihaknya hanya menginginkan perusahaan yang berminat bekerjasama mengkelola PDKS yang benar-benar mampu tanpa melibatkan daerah lagi untuk menyertakan modalnya lagi. "Sudah lebih dari Rp200 miliar, habis untuk  kebun PDKS, " katanya.

Dalam pertemuan itu pun disebutkan, bahwa perusahaan tersebut menawarkan kerjasama pengelolaan selama 10 tahun. Tidak seperti perusahaan sebelumnnya yang juga sudah mengirim proposal penawarannya dengan masa ikatan kerjasama selama 20 tahun.

Wakil Bupati Simeulue Hasrul Edyar S.Sos M.Ap, yang ditemui sesaat setelah pertemuan tersebut, mengatakan tawaran yang diajukan oleh PT Bangun Mitra Perkasa, itu sah-sah saja dengan meminta pemerintah daerah menyertakan modalnya lagi di PDKS. Akan tetapi menurutnya hal itu sangat memberatkan daerah. 

"Kita tetap menerima proposal yang dilayangkan setiap perusahaan yang berminat untuk bekerjasama mengkelola PDKS tetap kita terima dan menyangkut keinginannya tentu harus dipahami dan kalau permintaanya ini harus didukung lagi uang daerah tentu berat kita diterima," ujarnya, seraya mengatakan belum diputuskan diterima atau tidak atas proposal PT Bangun Mitra Perkasa.

Ia menambahkan, sejak operasioanal PDKS sudah di hentikan oleh sejumlah perusahaan swasta banyak yang berminat untuk menawarkan kerjasama, sementara untuk menentuka siapa yang akan diputuskan dipercayakan sebagai pengelolanya nanti harus mendapat persetujuan semua pihak yang ada di Simeulue.

Pasca dibukanya kran peluang, kepada pihak swasta untuk mengelolah kebun sawit PDKS, sejumlah perusahaan luar daerah, menaruh minat untuk mengelolah kebun sawit BUMD itu. "informasi yang kita terima, ada lima perusahaan yang berminat dan sampai hari ini baru dua perusahaan yang sudah dilakukan pertemuan," ujar Hasrul. 

Kemudian wakil ketua DPRK Simeulue, M Asdarmansyah Mas SE, yang ditemui secara terpisah, juga meminta soal tawaran kerjasama dari perusahaan luar Simeulue itu, supaya tidak memakan waktu lama lantaran kalau terlalu banyak menyita waktu maka akan dikhawatirkan kondisi kebun sawit semakin parah.

"Kalau bisa pada Oktober 2012 nanti harus sudah ada yang ditentukan perusahaan mana yang mengkelola PDKS ini dan tidak perlu lagi banyak memakan waktu, karena dikhawtirkan kondisi kebun semakin parah, tidak terawat, setelah dihentikan beroperasi" katanya.

Pertemuan verifikasi penawaran proposal yang diajukan PT Bangun Mitra Perkasa, dalam rencana struktur manajemen, pengelolaan manajemen PDKS, masih menempatkan orang lama, saat kebun sawit PDKS masih beroperasi. Seperti Muslim, dengan posisi pentinga dijadikan Komisaris. padahal pada waktu PDKS masih beroperasi, Muslim merupakan mitra penampung Tandan Buah Segar (TBS) Sawit PDKS. (E. SHABARA)

Kepsek SDN 07 Pinggir di Duga Lakukan Pungutan Uang Besar-Besaran

PINGGIR/RIAU, Aceh News - Melihat sepintas lalu SDN 07 Muara Basung, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang hanya berjarak beberapa meter saja dari jalan lintas Dumai-Pekan Baru terlihat adem ayem saja. Namun di saat memerengkan telinga kita ke siswa-siswi yang masih duduk di bangku kelas 5-6 itu, kita sangat prihatin dengan beban yang di pikul oleh orang tuanya yang di wajibkan oleh Majelis Guru untuk membayar uang buku dan uang pembangunan lokal juga pagar keliling Sekolah tersebut

Semua lapisan Masyarakat tanpa terkecuali sudah menerima informasi yang jelas dan akurat, bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah membebaskan dan menggratiskan semua biaya Pendidikan melalui dana BOS juga mewajibkan belajar 9 Tahun bagi anak-anak Bangsa ini

Beberapa orang tua murid siswa SDN 07 Pinggir di sebuah warung yang tidak berapa jauh dari Sekolah tersebut, sedang hangat membicarakan batas waktu yang di berikan oleh pihak Sekolah dan Majelis Guru untuk melunasi semua dana Buku dan dana Pembangunan Sekolah yang sudah di tetapkan dan di wajibkan itu

Orang tua murid SDN 07 Muara Basung Kecamatan Pinggir, DN STRS kepada beberapa awak Media cetak dan Elektronik mengatakan, bagai mana caranya kami untuk membayarkan uang Buku dan uang Pembangunan lokal juga di tambah uang Pembangunan pagar Sekolah lagi sekaligus seperti ini, untuk makan sehari-hari saja kami kewalahan, kami yang ada di jalan lintas ini dan beberapa orang yang tinggal di seberang jalan sana itu, berawal dulunya mendaftarkan anak-anak kami di Sekolah Dasar Negeri 07 Muara Basung ini agar kami juga tidak terlalu di bebani oleh dana pengeluaran yang besar seperti ini, karena kami juga tau bahwa Pemerintah juga sudah membebaskan segala bentuk uang untuk Pendidikan mulai dari SDN sampai dengan SMPN melalui dana Bos,

Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri 07 Muara Basung, Unchu Muklis (50) mengungkapkan, tidak pernah tau mengenai adanya Pengutipan liar untuk Pembangunan Sekolah, apalagi yang katanya adanya pungutan Uang Buku, itu semua-kan sudah di tanggung oleh dana Bos dari Pemerintah, memang dulu pernah di bicarakan di Sekolah mengenai pengutipan uang Pembangunan dari orang tua murid, tapi itu tidak di setujui oleh orang tua murid, kenapa sekarang ada pemungutan dana tersebut, bahkan Kepala Sekolah (ERMAWATI S.Pd) tidak pernah memberitahukan kepada saya sebagai Komite Sekolah mengenai Pengutipan uang Pembangunan ini

Di hubungi Kepala Sekolah Dasar Negeri 07 Muara Basung, ERMAWATI S.Pd melalui solulernya bahkan juga di tambah melalui pesan singkat memberitahukan dari Wartawan hendak konfirmasinya, tetapi oleh oknum Kepsek tersebut bukannya menjawab bahkan telepon genggamnya-pun di nonaktifkan, Ermawati S.Pd Kepsek SDN 07 Kecamatan Pinggir terkesan menghindar dari beberapa awak pemburu berita di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis ini

Di konfirmasi Kepala UPTD Pendidkan Kecamatan Pinggir, Drs Ali Ismet melalui solulernya mengatakan, sampai hari ini saya belum menerima informasi mengenai adanya pengutipan dana untuk pembangunan lokal dan pagar Sekolah oleh Majelis Guru tersebut, 

"namun kalau itu benar adanya informasi dan fakta apalagi Kepala Sekolah tidak kourpreatif silahkan saja Rekan-rekan memuat beritanya dulu, itu jugakan bisa untuk bahan pertimbangan kami,” ujarnya Ismed lagi, memberikan dukungan penuh kepada profesi jurnalistik dan mengucapkan terimakasihnya kepada rekan-rekan awak Media yang telah memberikan informasi tersebut.(amir)

Ekonomi Kalbar Turun 2.4 Persen

PONTIANAK, Aceh News - Liburan sekolah dan menjelang lebaran ternyata tak mampu mengangkat perekonomian di Kalimantan Barat. Yang terjadi malah melorot ketimbang triwulan pertama. Ecara keumulatif, perekonomian Kalbar minus 2.4 ketimbang triwulan pertama.

Demikian hasil yang dilaporkan Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat melalui press release triwulan kedua tahun 2012 yang disampaikan di hadapan media cetak dan elektronik, Senin (6/8) siang lalu.

Dalam press release, yang mencantumkan perbandingan dengan triwulan pertama tahun 2011 tersebut. BPS mencatat sector yang mengalami pertumbuhan di tahun 2012 adalah sector jasa, pengangkutan komunikasi, keuangan real estate-jasa perusahan.

Sedangkan sumber pertumbuhan terbesar pada triwulan kedua tahun 2012 (y-on-y) disumbang dari sector perdagangan-hotel-restoran yang mampu menyumbang 1.5 persen. Kemudian sector pengangkuran-komunikasi menyumbang 1.0 persen. 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) penggunaan Kalbar triwulan kedua tahun 2012 terhadapa triwulan pertama tahun yang sama (q to q) minus sebesar 2.7 persen diakibatkan oleh menururnnya kinerja impor yang minus 0.3 persen. Sedangkan pertumbuhan komponen lainnya tumbuh positif antara lain konsumsi pemerintah sebesae 7.3 persen. Ekspor barang dan jasa sebesar 2.7 persen. 

Secara kumulatif diabdningkan dengan periode yang sama tahun 2011 (c-to-c) pertumbuhan dipicu oleh komponen PMTB dan konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang tumbuh masing-masing 8.0 persen dan 6.3 persen. (Ubay KPI)

Oknum PNS Mengeluh,Askes Tak Berikan Layanan Prima

BANDA ACEH, Aceh News – PT (Perusahaan Terbatas) Persero Asuransi kesehatan (Askes) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS), penerima pensiun PNS, dan TNI/Polri, veteran,perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan usaha lainnya,ternyata tak sedikit-

yang mengeluh,bahkan bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan,walau mereka harus rela di pangkas 2 persen dari upah gaji yang diterimanya,maksud mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan  yang prima dari pihak Askes.

Ironisnya lagi,salah seorang pengguna Askes saat berobat di rumah sakit dan mengambil obat, harus ada stempel dari karyawan Askes yang di tempatkan oleh perusahaan tersebut di rumah sakit itu,dengan batas waktu  yang telah ditentukan,yakni pukul 08:00 wib hingga pukul 16:30 wib,jika melewati batas yang telah ditentukan pengguna Askes,harus membayarnya dengan uang tunai saat mengambil obat, sambil menunggu keesokan harinya stempel dari karyawan Askes dan baru uang tunai itu dapat dikembalikan. Bahkan obat yang di tanggung oleh askes saat ini tergolong murah,jika dalam resep dokter mengandung obat obat mahal,pasien pengguna Askes diwajibkan membelinya dengan uang tunai.Apabila hal tersebut terus-menerus diberlakukan,dikhawatirkan bila  terjadi saat operasi,maka  PNS yang jabatan nya kecil harus bisa  pasrah dengan keadaan.

Seperti  penuturan Rizal(27) warga Banda Aceh,salah seorang  PNS di Aceh, saat berobat ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin(RSUZA) Banda Aceh dirinya sempat mengatakan,”sangat kecewa dengan diberlakukannya pelayanan Askes yang diterimanya saat ini,jika dihitung-hitung selama 20 tahun dia mengabdi menjadi PNS,dari potongan gaji 2 persen untuk Askes yang di berikannya itu,jika dikumpulkan mungkin sudah cukup lumayan untuk biaya pengobatan secara tunai. karena kalau  berobat di rumah sakit dengan uang tunai pelayanannya pasti bisa lebih memuaskan,tanpa harus mengantongi Askes,” ujarnya kepada media ini.

Jika hal serupa ini terus-menerus dilakukan oleh pihak Askes,tanpa ada  upaya dari pihak  pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan,dikhawatirkan pemeliharaan pelayanan kesehatan terhadap publik sepertinya akan terus memburuk sehingga rakyat yang menjadi korban sementara pihak perusahaan Askes terus meraih keuntungan.Apalagi saat ini PT Askes telah banyak mengelolah berbagai jenis pelayanan kesehatan,termasuk JAMKESMAS

(Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh),”ungkapnya.

Sementara itu  anggota DPRA  komisi F  Yunus Ilyas SE, M.Si

ketika dimintai tanggapannya terkait hal itu diruang kerjanya mengatakan,“ persoalan itu sepertinya tak boleh di biarkan karena sangat merugikan PNS yang ada di Aceh.“kit akan mencoba untuk melakukan pemantauan terkait kinerja Askes kedepan, bila ada laporan seperti itu lagi,pihaknya akan menegur perusahaan tersebut,” ujarnya.

Sampai berita ini diturunkan,pihak PT Askes yang berkompeten di Banda Aceh tidak dapat dikonfirmasi,karena dinas luar,”ujar karyawan yang bertugas saat itu.

Koordinator LSM PERLAHANuntuk wilayah Aceh Yusuf M Teben di Banda Aceh,menanggapi hal tersebut, "berharap agar pihak manajemen PT.ASKES dapat menempatkan orang-orang yang handal dalam bekerja,serta memberlakukan pelayanan buka 24 jam,bagi masyarakat pengguna Askes demi terlaksananya pelayanan yang baik dan maksimal.Apabila hal tersebut tak mampu untuk dilaksanakan,kepada intansi yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja PT.Askes diwilayah Aceh,” tegas Yusuf M Teben. (hendra/ariel)

Wushu Gemilang di Dua Event Nasional

PONTIANAK, Aceh News - Untuk PON XVIII di Riau yang akan dihelat pada 9-20 September mendatang, wushu telah memastikan empat atletnya yang akan tampil membela Kalbar. Meski bukan sesumbar, induk wushu Kalbar Pengprov WI Kalbar menargetkan 1 emas dan 1 perak. 

Meski WI Kalbar disibukkan dengan pembinaan yang telah masuk dalam waktu pemusatan terhadap empat atlet tersebut untuk PON, namun pembinaan dan kompetisi terhadap atlet muda juga ikut diperhatikan. Beberapa waktu yang lalu, WI Kalbar mengirimkan atlet terbaiknya pada open turnamen di Bandung dan Kejurnas di Riau. Haislnya, meski boleh dikatakan untuk anggaran pembinaan olahraga di Kalbar tidak ada (minim), namun pada turnamen tingkat yunior ini, Kalbar mampu bicara banyak. Pada open turnamen di Bandung Kalbar menyabet 6 emas dan 6 perak. Sedangkan pada Kejurnas di Riau beberapa hari lalu, Kalbar mampu membawa 2 emas, 2 perak, dan enam perunggu dari 12 atlet yang dikirim.

Ketua Pengprov WI Kalbar, Michel Yan Widodo saat ditemui di GOR Pangsuma usai pembukaan Open Turnamen Tenis Meja kemarin menuturkan, prestasi tersebut merupakan modal untuk wushu Kalbar ke depan. Soal open turnamen dan kejuaraan yang diikuti oleh WI Kalbar, Michel Yan menuturkan rata-rata atlet Kalbar yang tidak memperoleh medali masuk dalam rengking atas atau sepuluh besar. Itupun menurut Michel Yan mereka dikalahkan oleh atlet nasional dan bahkan ada yang sudah setingkat internasional.

“Bukan hanya karena saat ini, Wushu Kalbar telah lama punya nama di tingkat nasional. Melalui pembinaan yang intensif, meksi fasilitas yang sederhana, kami bisa membuktikan bahwa kami bisa mengharumkan nama Kalbar,” ujarnya.

Michel Yan menambahkan, olahraga apapun tidak bisa dilakukan dengan instan. Semua harus berproses. Termasuk wushu, dilakukan dengan tingkat yang rendah, yakni dari tingkat yunior. Keterbatasan sarana dan pembiayaan, menjadi kendala besar dalam mengembangkan olahraga. Akan tetapi, WI Kalbar tak mau semua berpusar pada biaya. Dengan SDM dan biaya minim yang ada. Kalbar terus memacu untuk terus berprestasi, salah satu yang dilakukan ialah memfokuskan pada pembinaan di dua jurus pedang dan tombak. Di dua jurus ini, Kalbar banyak bicara. 

Disinggung mengenai target PON mendatang, Michael Yan menegaskan target dua medali yakni emas dan perak bisa dapat disumbangkan oleh Junaidi dan Syauri. “Syauri pada Kejurnas menempati peringkat empat. Motivasi ini diharapkan ia bisa menciptakan perak untuk Kalbar,” tuturnya.

Empat atlet yang akan membawa bendera Kalbar di cabang wushu pada PON mendatang yang Junaidi. Sofyan Syauri, Anggun, dan Helenda. Sedangkan atlet-atlet wushu Kalbar yang menyumbangkan medali pada Kejurnas di Riau beberapa hari lalu ialah Septian yang turun di kelas A menyumbang satu perak di nomor nangun, dan dua perunggu di nomor nanquan dan nandau. Septian juga menyumbang satu perunggu melalui nomor pasangan bersama Dion di kelas A pada nomor duilian.

Sedang Charlie yang turun di kelas D menyumbang dua emas melalui nomor cangquan dan daosu. Aldo menyumbang 1 perunggu di kelas B pada nomor Jiangsu. Dan Azahra mempersembahkan dua perunggu melalui nomor dauso dan nanquan. (Ubay KPI)

Dari Gelisah Muncullah Aksi

• Seminar Gerakan Sosial Lokal 

PONTIANAK, Aceh News - Indonesia merdeka karena pergerakan anak bangsa yang menginginkan kebebasan dari penjajah. Perekonomian kian meningkat karena suatu pergerakan ekonomi yang kiat pesat. Pun demikian pula dengan lengsernya rezim Soeharto, runtuh karena suatu pergerakan. 

B

egitu dengan maraknya berbagai persoalan di tanah pertiwi ini. Mulai dari soal agraria, lahan hutan, belum dikabulkannya pembangunan gedung KPK. Juga menimbulkan suatu pergerakan sosial.

Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Irwan Abdullah pada seminar gerakan sosial lokal yang dilaksanakan oleh Pascasarjana STAIN Pontianak di gedung teater STAIN Pontianak, Senin (09/07/2012) sore kemarin.

Persoalan pergerakan yang kerap muncul belakangan, baik melalui aksi turun ke jalan, tawuran, tulisan di dinding-dinding bermacam jenis. Itu ditimbulkan oleh kegelisahan masyarakat akan sebuah permasalah. Pergerakan tersebut menjadi symbol dari kegelisahan.

“Pergerakan sosial tidak akan terjadi jika tidak ada kegelisahan di tengah masyarakat,” ungkap Irwan Abdullah.

Persoalan-persoalan di Indonesia yang pernah terjadi, baik soal pendidikan, politik, ekonomi, dan agama terus akan memunculkan pergerakan sosial bila tidak terakomidir dengan cepat. Dengan pemberian penjelasan yang nyata serta penyelesaian yang cepat.Irwan menilai gerakan sosial dimulai ketika pendidikan telah meng-global. 

Irwan menambahkan, pergerkana sosial dimulai dengan kuatnya keinginan Soekarno yang masa itu menjadi pelajar di sekolah kedokteran Belanda pada masa penjajahan. Pergerakan pertama itu dimulai untuk sebuah negeri yang bebas dengan pertimbangan dan kerjasama yang nyata. 

Pembaharuan menjadi bagian modal mewujudkan suatu pergerakan. Begitu juga dengan pergerakan yang muncul di Aceh. Hasan Tjiro memulai pergerakannya setelah ia menyelesaikan pendidikan di UIN Yogyakarta. Yang kemudian dilanjutkan oleh Zainudin Abdullah. Smeua itu dimulai dengan pendidikan dan pembaharuan intelektual.

Nara sumber lainnya, Dr. Anis Farida kemarin lebih berbicara pada pergerakan ekonomi yang mencontohkan bagaimana pergerakan perempuan di sebuah desa di Kabupaten Kediri. Pasalnya, ekonomi yang hanya mengandalkan pertanian padi dan sayur di daerah tersebut menuntut sebuah kesejahteraan untuk hidup. Yang akhirnya, pergerakan perempuan tersebut mewujudkan sebuah pemimpin perempuan di desa tersebut. Yang kini menjadi sebuah desa yang maju.

Seminar yang menghadirkan tiga narasumber yang terdiri dari Prof. Dr. Irwan Abdullah (UGM Yogyakarta), Dr. Anis Farida (IAIN Sunan Ampel Surabaya), dan Dr. Priyo Handoko (IAIN Sunan Ampel Surabaya) dipandu oleh moderator dosen STAIN Pontianak, Zainudin, MA. Seminar yang sempat tertunda dua jam karena keterlambatan kedatangan nara sumber kemarin ramai diikuti oleh peserta. Meski molor dan baru mulai jam tiga sore dari jadwal semula jam satu siang, seminar kemarin berjalan dengan penuh wawasan tinggi. 

Ketua Pascasarjana STAIN Pontianak, Dr. Haitami Salim kepada wartawan kemarin menuturkan seminar gerakan sosial dimaksudkan dapat memotret secara regional gerakan yang dilakukan baik secara agama, ekonomi, politik, dan lainnya. 

Pergerakan yang terjadi di Indonesia memiliki sebuah cirri khas yang berbeda antarkelompok dan lapisan. Haitami Salim mencontohkan sebuah pergerakan di Jakarta dengan Pontianak. Punya perbedaan yang mencolok. Contoh lain gerakan sosial masyarakat yang punya kedekatan dengan sebuah instansi akan berbeda dengan gerakan yang mendukung anti korupsi. (Ubay KPI)

Puluhan Kasus Tanah Sawit Mengarah ke Konflik

PONTIANAK, Aceh News - Kalimantan Barat memiliki banyak sekali perkebunan sawit. Akan tetapi, dari sekian banyak tersebut perusahaan pemegang saham banyak mengesampingkan kepentingan masyarakat sekitar. Bahkan, banyak lahan warga yang digunakan untuk kebun sawit.

Hasil laporan yang masuk ke Kesbangpol Setda Kalbar, ada sekitar 97 laporan dari berbagai lembaga dan LSM serta peduli lingkungan mengisyarakat berbagai kasus tersebut dapat memunculkan api konflik di antara perusahaan dan warga. Contohnya seperti di lakukan warga Rt 06 Rw 03 Dusun Sempata Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah Kabupaten Sambas beberapa bulan lalu yang melaporkan PT Putra Lirik Domas ke Komnasham Kalbar karena pencaplokan lahan warga dan pencemaran lingkungan. 

Contoh lain, kerap dilakukan warga Desa Mega Timur terhadap perusahaan PT Bumi Pratama Khatulistiwa yang menuntut perhatian terhadap lingkungan sekitar. Seperti antisipasi banjir.

Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Tonny Ferdy mengutarakan jumlah tersebut sesuai laporan berbagai pihak. Kesbangpol turut mengantisipasi kejadian ini sebagai badan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri yang telah melakukan sosialisasi dan konsolidasi mengenai pertanahan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.

Tonny Ferdy ditemui di Hotel Randayan, Kubu Raya Selasa malam lalu menegaskan, akan membicarakan setiap laporan yang telah masuk dengan berbagai pihak terkait agar kekhawatiran terjadinya konflik tidak terwujud. Hal itu berkenaan dengan nilai kebangsaan yang selalu menggelorakan perdamaian.

Menurut keterangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Cristiandi Sanjaya pada suatu kesmepatan, lahan yang tergarap untuk kawasan sawit di Kalimantan Barat saat ini baru mencapai sekitar 500 ribu hektar. Jumlah tersebut tersebar di seluruh daerah di Kalimantan Barat minus Kota Pontianak.

Sejauh ini, perusahaan sawit banyak menggunakan lahan tanah telantar dan sebagian lagi milik warga yang berstatus plasma. Perlindungan terhadap tanah milik Negara tersebut juga dikhawatirkan oleh Kementerian Dalam Negeri Bidang Kesbangpol. Pasalnya, tanah tersebut semestinya tidak terlalu membiarkan dikelola oleh pihak asing, namun harus banyak dimanfaatkan oleh rakyat setempat.

Tonny Ferdy berjanji akan segera bertindak untuk hal tersebut sebelum muncul konflik yang disebabkan oleh perusahaan yang tak sejalan dengan keinginan warga. “Kita akan kaji kembali, akan kami bicarakan kembali dengan berbagai unsure terkait. Ini akan kita tindka lanjut,” ungkapnya. (Ubay KPI)

Dayung Kalbar Bawa Tropi Kementerian

PONTIANAK, Aceh News - Sedikit demi sedikit, dayung Kalbar menunjukkan prestasinya, pasca memenangkan turnamen di Jakarta beberapa waktu lalu. Kali ini, dayung Kalbar unjuk gigi di open turnamen internasional yang dilaksanakan di Padang. Tak tanggung-tanggung, dayung Kalbar sukses menggondol tiga tropi sekaligus dan menjadi juara umum. 

Tropi pertama yakni di nomor 22 men open kelas dragon board dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, tropi kedua dari Panglima Armada Barat RI di nomor 12 men open di kelas yang sama. Dan tropi ketiga dari Kementerian Kelautan RI sebagai juara umum pada kejuaraan ini. 

"Kami beruntung menjadi juara umum, meski turnamen ini pada awalnya hanya sebagai uji coba menjelang PON," ujar Ketua Podsi Kalbar, Abdi Nurkamil Mawardi saat dihubungi via telepon kemarin siang. Turnamen dayung kali ini bukan hanya sekedar taraf nasional, namun juga internasional. 

Dalam turnamen ini juga diikuti oleh 9 negara dan 7 provinsi di Indonesia. Termasuk tim kuat dayung Indonesia, yakni dari Riau. "Sangat tidak terbayang akan mampu mengukir prestasi seperti ini. Kita harapkan ini menjadi pemicu kebangkitan pendayung Kalbar untuk PON mendatang. Ini semua hasil dari kerja keras atlet yang telah membuktikan hasil training yang telah dilakukan menjelang PON, "jelas Abdi Nurkamil. 

Dikatakan oleh Nurkamil, tim dayung Kalbar berangkat dengan tanpa target. Keberangkatan tim dayung Kalbar hanya membawa semangat melihat sejauh mana keberhasilan TC yang dilakukan. Serta ingin memaksimalkan kekurangan selama ini. 

"Ini tak lepas dari peran KONI yang menyediakan anggaran untuk TC, mereka tidak akan apa-apa tanpa dukungan itu," katanya. Negara-negara yang ikut serta dalam turnamen bertajuk Lapangan Dragon Board 2012 ini seperti Philipina, Australia, Macau, Malaysia, Kamboja , dan Hongkong. 

Kalbar di partai final yang dilaksanakan Minggu (15/7) lalu bersaing dengan tiga tim, di nomor 22 men open bersaing dengan Jawa Timur, Jambi, dan DKI Jakarta. Sedangkan di 12 men open bersaing dengan Kalimantan Timur, Jambi, dan DKI Jakarta.(ubay kpi)

Oknum Anggota DPRD Bengkalis Makelar PSB

DURI,RIAU, Aceh News - Perputaran Uang Ratusan Juta Rupiah di Beberapa Sekolah Favorit di Kecamatan Mandau, yang diDuga dipungut oleh Oknum dan Calo pada saat masuk musim (PSB) Penerimaan Siswa Baru di setiap Sekolah Negeri Favorit.

Bagi Siswa yang merasa nilainya rendah dan ingin melanjutkan Pendidikan di Sekolah Favorit tentu harus merogohkan kocek yang lebih besar untuk dapat menimba Ilmu di Sekolah tersebut.

Menurut Orang tua Siswa di Kota Duri, yang tidak mau namanya ditulis, karena takut terimbas kepada masa depan anaknya mengatakan, untuk memasukan anak keSekolah Favorit kita harus mengandalkan Beking.

Lanjutnya, Bahkan Teman-teman saya sangat banyak yang sudah menghubungi Oknum Anggota DPRD asal Mandau Demi untuk memasukan anaknya ke Sekolah yang kategorinya sudah terakreditasi (favorit) sehingga Orang tua tersebut harus merogoh koceknya sampai Jutaan Rupiah, bahkan ada yang memasukn anaknya melalui Calo-calo  atau Orang-orang yang terdekat dengan Panitia PSB di Sekolah Tersebut,

Saat Wartawan menghubungi Oknum Anggota DPRD yang di Duga makelar PSB itu, berhembus kabar, oknum anggota DPRD itu sudah mengusulkan juga untuk menitipkan beberapa Siswa agar diterima di Sekolah Favorit tersebut, selanjutnya ketika dihubungi melalui Selulernya tidak Aktif, dan begitu juga melalui Pesan singkat yang dikirim, tidak ada tanggapan sama sekali, sampai berita ini diturunkan belum ada yang bisa dimintai tanggapan ataupun keterangannya, supaya dapat dikonsumsi informasi yang akurat oleh Publik.(mir)

Apa strategi Jokowi bisa ungguli Foke?

Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memperoleh suara terbanyak dalam hitungan cepat atau quick count yang diselenggarakan oleh lembaga survei dari Indo Barometer. Pasangan Jokowi-Ahok memperoleh 42,2 persen suara.

Padahal, hasil beberapa lembaga survei yang dirilis sebelum pencoblosan, elektabilitas Jokowi masih kalah jauh dengan Fauzi Bowo atau Foke. Strategi apa yang dipakai oleh Jokowi untuk mengalahkan Foke?

"Strategi kok dijelasin, gini saja kami tak akan memakai strategi besar. Karena strategi besar akan memakai uang besar dan dana besar," kata Jokowi di Menteng Jakarta, Rabu (11/07).

Jokowi menjelaskan, kemenangan Jokowi tidak lepas peran tim suksesnya. Salah satunya adalah mesin partai.

"Strategi kecilnya adalah Gerindra bergerak, PDIP bergerak, relawan bergerak, dari NU, Muhammadiyah dan lain-lain bergerak dan lebih-lebih masyarakat juga bergerak. Nanti kami pandu bersama dalam satu mesin, 'krekk' gitu dalam satu mesin untuk Jakarta lebih baik, kami akan menang," jelas Jokowi.

Berikut ini hasil hitungan cepat dilakukan oleh Indo Barometer yang disiarkan stasiun televisi Metro TV:

1. Foke-Nara: 33,8 persen

2. Hendardji-Riza: 2,6 persen

3. Jokowi-Ahok: 42,2 persen

4. Hidayat-Didik: 11,5 persen

5. Faisal-Biem: 5,1 persen

6. Alex-Nono: 4,7 persen.

[merdeka.com/has]

Jokowi tertinggi di quick count semua lembaga survei

Jakarta - Perhitungan cepat yang dilakukan beberapa survei memantapkan Jokowi menduduki ranking satu di Pilgub DKI Jakarta. Jokowi menang dengan jumlah suara di atas 42 persen.

Dari hitung cepat yang dilakukan Indo Barometer, Jokowi mendapatkan 42,2 persen suara. Berikut hasil hitung cepat Indo Barometer yang disiarkan oleh MetroTV.

Pasangan:

1. Foke-Nara: 33,8 persen

2. Hendardji-Riza: 2,6 persen

3. Jokowi-Ahok: 42,2 persen

4. Hidayat-Didik: 11,5 persen

5. Faisal-Biem: 5,1 persen

6. Alex-Nono: 4,7 persen.

Hitung cepat yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) juga tak jauh Indo Barometer. Hitung cepat yang disiarkan oleh stasiun tvOne tersebut menempatkan Jokowi dengan 43.04 persen.

1. Foke-Nara: 34.10 persen

2. Hendardji-Riza: 1,85 persen

3. Jokowi-Ahok: 43,04 persen

4. Hidayat-Didik: 11.74 persen

5. Faisal-Biem: 4,86 persen

6. Alex-Nono: 4,41 persen.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC):

1. Foke-Nara: 33,54 persen

2. Hendardji-Riza: 2,02 persen

3. Jokowi-Ahok: 43,14 persen

4. Hidayat-Didik: 11,24 persen

5. Faisal-Biem: 5,08 persen

6. Alex-Nono: 4,98 persen

[merdeka.com/hhw]