SIGLI,
Aceh
News - Kepala
Sub Divre Bulog Sigli, Drs H.Ridha Arief, mengatakan pidie tak perlu kuatir
dengan stok beras, sebab kita tetap siapkan stok beras hingga empat bulan
kedepan, kini stok beras di dua gudang yaitu Gudang Tijue Sigli ,sebanyak 1.060 ton dan 3.430 ton
berada di gudang Meureudu Pidie Jaya, ungkap Ridha Arief pada media ini usai
sosialisasi pelaksanaan raskin di Oproom Setdakab Pidie, Sabtu (03/03/2012),
Memasuki bulan ketiga maret 2012, lanjut Ridha,
diprediksi stock dapat bertambah karena sejumlah titik mulai panen, kita tetap
target bulan April stock bertambah 4.000 ton, sehingga target ini capai 25 ribu
ton pertahun, jumlah stock beras sejumlah itu kita dapat pastikan untuk empat
bulan kedepan dua kabupaten ini Pidie-Pidie jaya akan terkendali,
Dengan asumsi penyaluran beras rata-rata
sebesar 1.200 ton pada setiap bulannya, dan stok beras yang dicadangkan itu
merupakan penguasaan oleh Bulog dari
Pemerintah dalam rangka pengamanan harga pembelian pemerintah(HPP), yang
nantinya jadi andalan pada penyaluran raskin plus cadangan beras pemerintah
(CBP), “jadi target ini, kita imbau
masyarakat tak perlu resah atau kuatir akan kehabisan beras, beras cukup untuk
empat bulan kedepan” ujar Ridha.
Disisi lain Ridha menyebutkan, akan
dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) sekretariatnya berada di kantor BPM tujuannya, agar masyarakat
dapat mengadu/melapor segala bentuk keluhan terkait raskin, nantinya petugas
akan memfasilitasi pengaduan tersebut untuk ditindak lanjuti”timpal Ridha
Arief.
Sementara Ketua Kordinator Raskin Pidie,
Ir Syukri Yusuf M.Si menjelaskan, biaya angkut beras miskin dari kantor
kecamatan kerumah tangga sasaran (RTS) terhitung sejak maret 2012 dibiayai oleh
Pemkab Pidie melalui dana APBK sebesar
2,3 miliar, jadi selama ini ketetapan pemerintah pagu raskin diberikan 15
kilogram/RTS dengan biaya tebus sebesar Rp.1.600/kg, total jumlah RTS di 23
kecamatan , yaitu Rp 25 dikalikan 854.295 kilogram dikalikan 11 bulan sehingga
total capai Rp.2,3 miliar.
Terkait dengan penyaluran raskin,” kita
sudah laporakan turunnya kebijakan pusat melakukan validasi terbaru, dalam hal
ini kita tunggu hingga adanya kebijakan untuk dirubah”, jelas Syukri yang juga
Asisten II Setdakab Pidie itu. (Has)
