Headlines News :
Home » , » Doto-Mualem Diminta Tolak Kepala Dinas Titipan

Doto-Mualem Diminta Tolak Kepala Dinas Titipan

Written By ichsan on Selasa, 28 Agustus 2012 | 15.46


BANDA ACEH, Aceh News - Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih kembali didesak untuk segera melakukan evaluasi dan restrukturisasi Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Upaya tersebut dianggap penting guna merespon tuntutan terciptanya pemerintahan Aceh yang bersih dan mampu melaksanakan pembangunan yang efektif ke depannya.

Koordinator Badan Pekerja Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mengatakan, evaluasi structural SKPA merupakan bahagian terpenting yang harus sesegera mungkin dilakukan pemerintah Aceh di bawah kendali dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf. Menurut Indra, rata-rata SKPA yang ada saat ini cenderung tidak memperlihatkan prestasi yang memuaskan dan bahkan beberapa diantaranya justru terlilit skandal korupsi.

"Evaluasi merupakan kata kunci yang sesegera mungkin harus dilakukan Gubernur Aceh dan Wakilnya agar roda pemerintahan Aceh ke depannya dapat terlaksana secara efektif," ujar Indra


Kepada Wartawan, Senin (27/08/2012) di Banda Aceh. Indra menyarankan, dalam hal proses rekruitmen dan atau penjaringan calon kepala maupun posisi strategis lainnya yang ada dalam struktur SKPA yang mencapai puluhan itu,  maka Gubernur, Wakil Gubernur maupun komponen lain yang dilibatkan dalam proses tersebut hendaknya mengedepankan semangat profesionalisme yang didasarkan pada prestasi dan rekam jejak masing-masing kandidat yang masuk ke dalam bursa calon kepala SKPA tertentu.  

"FAKTA secara kelembagaan mendesak dan mendorong agar Doto dan Mualem menghilangkan budaya titipan partai tertentu dan atau deal-deal tertentu dalam kebijakan pengangkatan seseorang menjadi kepala SKPA. Profesionalitas harus menjadi patron utama," sebut Indra menegaskan.

Indra menambahkan, profesionalitas dimaksud dapat tergambarkan melalui penempatan individu-individu yang benar-benar memiliki kriteria dan kemampuan yang disesuaikan dengan SKPA yang akan dipimpinnya. Indra mencontohkan, untuk dinas kebudayaan dan pariwisata misalnya, selain harus mengerti dan memahami secara detail soal khasanah kebudayaan maupun kekayaan panorama alam yang ada di Aceh, kandidat dimaksud hendaknya pula mampu menguasai bahasa inggris secara aktif. Begitupun dengan dinas-dinas lainnya, kesemua harus diisi oleh individu-individu yang memahami konteks dan tidak hanya sekedar mampu menghambur-hamburkan anggaran tanpa sasaran yang jelas.

"Membangun perubahan sistim pemerintahan ke tatanan yang lebih baik dibutuhkan integritas yang tidak hanya dijadikan isapan jempol semata. Hal itu mesti dibuktikan melalui proses-proses yang sehat, dan dengan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai kemampuan dan rekam jejaknya masing-masing," tegas Indra.

Indra mengungkapkan, selama ini pihaknya juga mendengar soal isu yang menyebutkan bahwa proses pengusungan seseorang yang dijadikan kandidat kepala SKPA juga turut diwarnai dengan permainan uang. Menurut Indra, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh perlu melakukan penegasan terhadap benar-tidaknya isu tersebut. 

"Hal tersebut penting disikapi agar tidak menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu yang hendak menjadikan isu tersebut sebagai motif meraup kepentingan tertentu dan atau untuk menjalankan praktik-praktik yang hanya menguntungkan suatu kelompok dan merugikan Aceh ke depannya," jelas Indra. 

Dikatakan Indra, FAKTA selaku organisasi anti-korupsi berbasis pada gerakan massa berkeyakinan bahwa dr.Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2012-2017 memiliki komitmen kuat membangun Aceh dengan cara-cara yang arif dan bermartabat. "Oleh karenanya, semoga saja dengan apa yang telah kami ungkapkan tersebut maka baik Gubernur dan Wakil Gubernur secara bersama akan segera melakukan upaya-upaya konkrit demi mewujudkan Aceh yang lebih baik," ujar Indra P Keumala.(***)
Share this article :
 
Support : Redaksi | Iklan | Copyright © 2011. Aceh News - All Rights Reserved
Modify by Arifa