Jakarta, Aceh News
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, mengatakan Mabes Polri mengirim satu kompi Brimob dari Polda Sulawesi Utara (Sulut) ke Papua untuk antisipasi HUT Papua Merdeka tanggal 1 Desember 2011.
"Kita siap melakukan antisipasi dengan diperbantukannya satu kompi Brimob dari Polda Sulut untuk membantu di Jayapura dalam rangka pengamanan di sana," kata Saud di Jakarta, Selasa (29/11).
Saat ini jumlah anggota Polri yang ditempatkan di Papua sebanyak 800 personel di luar lokasi kerja PT Freeport Indonesia, sementara polisi yang siaga di perusahaan tambang tersebut sebanyak 888 personel, ujarnya.
"Di sana sudah ada 800 personel, itu di luar Freeport, di Freeport sudah 888 personel di luar itu ada sekitar 400 personel yang akan membantu satuan organik di sana," kata Saud.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah terutama aparat keamanan agar menghindari berbagai bentuk tindak kekerasan (represif) menyikapi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember mendatang.
Berbicara kepada ANTARA di Timika, Selasa, Allo Rafra mengatakan, meskipun setiap warga negara memiliki hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat, namun jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat idiologi merdeka maka perlu disikapi secara serius dan bijaksana.
"Penanganan terhadap peringatan 1 Desember tidak perlu dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus tetap serius karena ini berkaitan dengan soal ideologi mau merdeka," tutur Allo Rafra.
Dia mengatakan, acara peringatan HUT OPM setiap 1 Desember mulai marak, setelah kegiatan Kongres Rakyat Papua I saat masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
Padahal, pada beberapa dekade, hal itu tidak pernah diperingati secara khusus cuma oleh sekelompok orang di Papua dan itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Menyikapi tuntutan sekelompok warga Papua saat ini, Allo Rafra mengharapkan agar Pemerintah Pusat mau membuka diri untuk melakukan dialog secara terbuka dengan rakyat Papua.
Dialog tersebut, katanya, bukan dimaksudkan untuk memerdekakan Papua atau menyetujui digelarnya referendum. Dialog tersebut, dalam kerangka sebagai wahana bagi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka sekaligus pemerintah dapat mengetahui apa keinginan rakyat setempat tentang pembangunan Papua ke depan. (Sp)
