SUBULUSSALAM, Aceh News - Koalisi Rakyat Marginal (KARAM) pemerhati
kesejahteraan buruh dan kesehatan masyarakat Kota Subulsusalam diwakili Komite
Mahasiwa Pemuda Aceh (KMP) dan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Subulussalam berunjukrasa
pada hari selasa (02/05/2012) dengan mengusung keranda dan tubuh dilumuri
dengan cat warna merah sebagai simbol orang sakit penuhdanah, namun tdak
mendapat perhatian Dinas Kesehatan karena orang tersebut adalah rakyat kecil.
Di depan Gedung DPRK Jalan Pertemuan
Subulussalam para perunjuk rasa menympaikan orasi dan beberapa tuntutan kepada
Pemerintah Kota Subulussalam (Walikota) antar alain meminta (1) Kadis Tenaga
kerja agar segera membentuk dewan pengupahan Kota, karena dinilai buruh di Kota
Subulussalam yang bekerja di HGU seperti PT. Asdal dan Laot Bangkok upah yang
diterima sangat minimum dibawah standar UMP Provinsi.
(2) meminta kepada Walikota agar
mencopot Kadis kesehatan Subulussalam karena dinilai tidak mampu menjalankan
amanah UUD 1945 pasal 34 ayat 1, 2, 3 seperti penangananpasien di RSIA dan
Puskesmas.
(3) mencopot Kadis Pendidikan karena
tidak mampu menghapus punglidi Sekolah juga mencopot Kadis Perindagkop/UKM yang
miskin kreasi dan tidak punya program.
Dan juga mengecam keras kunjungan kerja
anggota DPRK untuk studi banding Solo, karena dipastikan tidak akan
menghasilkan apa-apa, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
Setelah menyampaikan orasi hampir ½
jam para pendemo ahirnya ditemui Anggota Dewan dari Komisi D dan A yaitu Ansari
Idrus Sambo SH dan Syarifuddin Padang serta sekretaris komisi B. Ir. Netap
Ginting sekaligus meminta para pendemo untuk masuk ke dalamruangan gunauntuk
pertemuan yang di orasikan pada pendemo.
Tepat pada pukul 12.00 Wib Walikota
Merah Sakti SH bersama beberapa Kepala Dians terkait datang ke Gedung Dewan atas
undangan yang disampaikan Anggota dewan ntuk mendengar aspirasi yang
disampaikan pengunjung rasa.
Walikota Subulussalam Merah Sakti
dalam pertemuan tersebut menanggapi apa yang disampaikan para pengunjukrasa dan
berjanji akan mengevaluasi kinerja para pejabat juga mendukung untuk
pembentukan dewan pengupahan Kota Subulussalam serta menyinggung adanya kutipan
liar oleh Sekolah Sakti meminta pihak kepolisian agar sesegera mungkin
mengusutnya untuk ditindak.
Sementara itu Kapolres Aceh
Singkil/Subulussalam AKBP Bambang Syafrianto yang juga turut hadir dalam
pertemuan tersebut mengatakan agar para pejabat Kota Subulussalam tidak alergi
bilamana didemo warga, sebab aksi demo merupakan hak asasi yang diatur dalam undang-undang
R.I biar kita tahu semua setiap inci baju dinas yang dipakai oleh pejabat
karena dibeli dari uang rakyat termasuk Walikota dan Kapolres Bambang sekaligus
meminta untuk ditindaklanjuti dan direalisasikan semua aspirasi yang
disampaikan. (RB)
