Banda
Aceh, Aceh News -
Anggaran untuk Pemberdayaan Perempuan bersumber dari
otsus tahun 2011 jatah Pidie hingga kini belum dapat direalisasi alias
dicairkan, pasalnya pihak yang memiliki otoritas terganjal dengan minimnya biaya-biaya turun kelapangan.
“pihak kita terganjal dengan dana untuk
memverivikasi data yang kurang dan tidak lengkap kelapangan, coba bayangkan
kita sudah bekerja maksimal untuk menyiapkan proposal 730 gampong di Pidie ini,
namun pihak berkompeten atau pengambil kebijakan tidak mensuplai sedikit dana
untuk aktivitas kegiatan ini, terang Kepala BKSPP Pidie Ir.Afneaty pada Aceh News, beberapa hari lalu di
ruang kerjanya.
Untuk upaya ini lanjut afneaty, pencairan dana 7,3 miliar ini,
pihak kita sudah bekerja maksimal dan kita harapkan seoptimal mungkin dapat
diselesaikan, disini kami kejar target beberapa hari kemarin kami ektra, hingga
malam kami kerja agar hasil tercapai, namun hingga kini hasilnya belum jelas,
sebab pihak provinsi sedang memverivikasinya lagi. tambah Afneaty.
Sementara Kepala Badan PP-PA Provinsi
mengatakan, terkait dengan dana perempuan 7,3 miliar ini, kita tidak
menghambatnya, hanya saja ketika berkas sudah dibawa ke Aceh dan kita periksa,
ternyata masih ada kekurangan artinya perlu banyak proposal yang harus dilengkapi,
sementara waktu sudah sangat mendesak jelang akhir tahun 2011, ungkap Kepala
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, Dra Hj Raihan
Putry melalui Sekretarisnya, Ir Farabi, di ruang kerjanya.
Untuk mempercepat pencairan dana
tersebut, lanjut Farabi atas anjuran Gubernur Irwandi Yusuf, dalam Rapat
Pimpinan (Rapim) diputuskan untuk bentuk
Tim Verivikasi, dan hasilnya dalam tahun ini kita terus lakukan pemeriksaan
proposal ke 730 gampong di Pidie.
Pihak kita PP PA, hanya jembatan saja,
jadi tidak ada niat untuk mempersulit kegiatan dana Otsus ini, malah saya
terobos sesuai mekanisme yang ada agar dapat dipercepat, namun kendala-kendala
di Pidie dalam penyiapan proposal dari 500 proposal masuk yang dapat diterima
hanya 135 proposal dari 730, sedangkan pihak DPPKA Aceh inginkan siap secara
utuh, “sepertinya penyiapan berkas ini,
di Pidie prosesnya tidak didukung sehingga sangat terlambat,” pungkas Farabi
memprediksi.
(Has).
