BANDA ACEH, Aceh News - Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi dewasa ini merupakan sebuah tantangan yang harus sikapi secara bijak
oleh setiap Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai upaya dalam memperbaiki kualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Untuk itu,
Penerapan E-Government yang merupakan salah satu sarana pengembangan
penyelenggaraan roda pemerintahan yang berbasis teknologi informasi
menjadi suatu kebutuhan dan pilihan yang harus segera
diwujudkan.
E-Government menjadi semakin penting bagi semua pengambil keputusan. Demikian disampaikan Walikota Banda Aceh Ir.Mawardy Nurdin M.Eng Sc saat membuka seminar internasional Workshop Implementasi E-Government, Rabu (26/09/2012) di Aula Lantai IV, Gedung A, Balaikota Banda Aceh.
E-Government menjadi semakin penting bagi semua pengambil keputusan. Demikian disampaikan Walikota Banda Aceh Ir.Mawardy Nurdin M.Eng Sc saat membuka seminar internasional Workshop Implementasi E-Government, Rabu (26/09/2012) di Aula Lantai IV, Gedung A, Balaikota Banda Aceh.
Menurutnya, pemerintah tradisional
(traditional government) yang identik dengan paper-based administration
mulai ditinggalkan, transformasi traditional government menjadi electronic
government (e-Government) merupakan salah satu strategi kebijakan
publik yang saat ini menjadi fokus dan perhatian serius yang sedang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.
Solusinya, lanjut Mawardy, Konsep pembangunan
berwawasan teknologi informasi merupakan suatu keharusan yang harus
disikapi dengan memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh teknologi
informasi itu sendiri. Di Banda Aceh, konsep ini sangat mungkin dikembangkan
karena sejalan dengan konsep Banda Aceh Islamic Cyber City (BAICC) yang telah
lebih dulu dikembangkan.
"Ini adalah sebuah konsep kota yang berbasis
teknologi informasi tingkat lanjut. Sebuah kota dengan konsep Cyber City yang
mapan akan menjadi sebuah kota yang terkoneksi di seluruh bidang. Berbagai
kebutuhan masyarakat kota, baik bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan
lain-lain akan tersaji dalam satu konsep yang saling berhubungan" ujar
Mawardy.
Seminar yang berlangsung sehari ini menghadirkan
pembicara utama (Keynote Speaker) Duta Besar Austria untuk Indonesia Dr
Andreas Karabaczek. Pada kesempatan tersebut, Dr Andreas Karbaczek banyak memaparkan
kiat-kiat sukses pemerintah Austria dalam menerapkan E-Government di negaranya.
Dikatakanya, perkembangan teknologi informasi
adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Modernisasi adalah hal yang harus
dilakukan. Komputer, telepon seluler, dan perangkat elektronik lain menjadi
alat untuk membentuk sistem yang lebih efektif dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Katanya lagi, hingga saat in, E-Goverment
memiliki pengaruh yang sangat besar di negara Austria karena sistem ini
dapat membentuk transparansi setiap data yang dimiliki pemerintah tersedia
secara terpadu untuk masyarakat. "Melihat kesiapan Pemko Banda
Aceh, saya yakin system ini sangat mungkin diterapkan disini" ujar
Andreas.
Selain
Andreas, pada seminar ini juga tampil beberapa pemateri lainnya, yakni Wakil
Walikota Illiza Sa'aduddin Djamal SE, Kadishubkomintel Aceh Prof. Dr. Ir.
Yuwaldi Away M Sc, Dr. Taufik A Gani, M.Eng.Sc dan Mohammad
Najib dari LOGICA.
Seminar hasil kerjasama Pemko Banda Aceh dengan Aceh Center for Good Governance (ACGG) ini diikuiti oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Banda Aceh, akademisi, LSM dan peneliti-peneliti yang berada di Kota Banda Aceh sebagai peserta. (*)
Seminar hasil kerjasama Pemko Banda Aceh dengan Aceh Center for Good Governance (ACGG) ini diikuiti oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Banda Aceh, akademisi, LSM dan peneliti-peneliti yang berada di Kota Banda Aceh sebagai peserta. (*)