BANDA ACEH, Aceh News - Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih kembali
didesak untuk segera melakukan evaluasi dan restrukturisasi Satuan Kerja
Pemerintah Aceh (SKPA). Upaya tersebut dianggap penting guna merespon tuntutan
terciptanya pemerintahan Aceh yang bersih dan mampu melaksanakan pembangunan
yang efektif ke depannya.
Koordinator Badan Pekerja Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA)
mengatakan, evaluasi structural SKPA merupakan bahagian terpenting yang harus
sesegera mungkin dilakukan pemerintah Aceh di bawah kendali dr. Zaini Abdullah
dan Muzakkir Manaf. Menurut Indra, rata-rata SKPA yang ada saat ini cenderung
tidak memperlihatkan prestasi yang memuaskan dan bahkan beberapa diantaranya
justru terlilit skandal korupsi.
"Evaluasi merupakan kata kunci yang sesegera mungkin harus dilakukan Gubernur
Aceh dan Wakilnya agar roda pemerintahan Aceh ke depannya dapat terlaksana
secara efektif," ujar Indra
Kepada Wartawan,
Senin (27/08/2012) di Banda Aceh. Indra menyarankan, dalam hal proses rekruitmen dan atau penjaringan calon kepala maupun posisi strategis lainnya yang
ada dalam struktur SKPA yang mencapai puluhan itu, maka Gubernur, Wakil
Gubernur maupun komponen lain yang dilibatkan dalam proses tersebut hendaknya
mengedepankan semangat profesionalisme yang didasarkan pada prestasi dan rekam
jejak masing-masing kandidat yang masuk ke dalam bursa calon kepala SKPA
tertentu.
"FAKTA secara kelembagaan mendesak dan mendorong agar Doto dan Mualem
menghilangkan budaya titipan partai tertentu dan atau deal-deal tertentu dalam
kebijakan pengangkatan seseorang menjadi kepala SKPA. Profesionalitas harus menjadi
patron utama," sebut Indra menegaskan.
Indra menambahkan, profesionalitas dimaksud dapat tergambarkan melalui penempatan
individu-individu yang benar-benar memiliki kriteria dan kemampuan yang
disesuaikan dengan SKPA yang akan dipimpinnya. Indra mencontohkan, untuk
dinas kebudayaan dan pariwisata misalnya, selain harus mengerti dan memahami
secara detail soal khasanah kebudayaan maupun kekayaan panorama alam yang ada
di Aceh, kandidat dimaksud hendaknya pula mampu menguasai bahasa inggris secara
aktif. Begitupun dengan dinas-dinas lainnya, kesemua harus diisi oleh individu-individu
yang memahami konteks dan tidak hanya sekedar mampu menghambur-hamburkan
anggaran tanpa sasaran yang jelas.
"Membangun perubahan sistim pemerintahan ke tatanan yang lebih baik
dibutuhkan integritas yang tidak hanya dijadikan isapan jempol semata. Hal itu
mesti dibuktikan melalui proses-proses yang sehat, dan dengan menempatkan
orang-orang yang tepat sesuai kemampuan dan rekam jejaknya masing-masing,"
tegas Indra.
Indra mengungkapkan, selama ini pihaknya juga mendengar soal isu yang
menyebutkan bahwa proses pengusungan seseorang yang dijadikan kandidat kepala
SKPA juga turut diwarnai dengan permainan uang. Menurut Indra, Gubernur dan
Wakil Gubernur Aceh perlu melakukan penegasan terhadap benar-tidaknya isu
tersebut.
"Hal tersebut penting disikapi agar tidak menjadi celah bagi oknum-oknum
tertentu yang hendak menjadikan isu tersebut sebagai motif meraup kepentingan
tertentu dan atau untuk menjalankan praktik-praktik yang hanya menguntungkan
suatu kelompok dan merugikan Aceh ke depannya," jelas Indra.
Dikatakan Indra, FAKTA selaku organisasi anti-korupsi berbasis pada gerakan massa berkeyakinan
bahwa dr.Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf selaku Gubernur dan Wakil Gubernur
Aceh terpilih periode 2012-2017 memiliki komitmen kuat membangun Aceh dengan
cara-cara yang arif dan bermartabat. "Oleh karenanya, semoga saja
dengan apa yang telah kami ungkapkan tersebut maka baik Gubernur dan Wakil
Gubernur secara bersama akan segera melakukan upaya-upaya konkrit demi
mewujudkan Aceh yang lebih baik," ujar Indra P Keumala.(***)
