Sigli, Aceh News
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang hingga saat ini di Kecamatan Tangse belum belum terlaksana dan terkesan mengambang. Hal itu dikarenakan belum adanya petujuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).
Hal tersebut di katakan bupati pidie dalam sela sela pertemuan dengan masyarakat, Rabu kemarin. "pada intinya pemkab pidie memperioritaskan pembangunan rumah yang terkena musibah banjir beberapa bulan yang lalu di kecamatan tangse jika dananya turun.C uma sampai saat ini kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat untuk penandatanganan perjanjian kesepakatan pencairan dana ."katanya
Terkait hal itu, Pelaksana Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, Apriadi S.Sos menyebutkan, berdasarkan usulan anggaran rehab-rekon di Kecamatan Tangse sebesar Rp 607 miliar dan dalam jangka waktu lima tahun. Sementara realisasi usulan anggaran tahun 2011 baru sekitar Rp 40 miliar yang bersumber dari APBN-P.
“Namun, realisasi itu belum terwujud, karena BNPB berencana akan memanggil Badan
Penangggulangan Bencana Daerah Pidie untuk sosialisasi mekanisme penggunaan anggaran tersebut. Kabarnya dalam bulan November 2011 baru dilakukan pertemuan di Jakarta,” katanya.
Dikatakan, anggaran sebesar Rp 40 miliar akan disalurkan tahun ini juga menunggu undangan kepada BNPB. Intinya program rehab-rekon kawasan bencana Tangse bisa
dilaksanakan dalam tahun ini, tetapi programnya bertahap hingga lima tahun ke depan.
Di sisi lain, dia mengaku, belum ada petunjuk jelas bagaimana realisasi pembangunan rumah. “Belum ada arahan untuk membangun rumah baru. dari kabar juknis yang ada untuk korban Tangse dibagi dua kategori rumah rusak berat dan rusak sedang. Nah jadi BNPB akan membantu perbaikan sesuai kategori ini. Pastinya nantilah kita bahas saat dipanggil ke Jakarta bulan depan,” tuturnya.
Apriadi menambahkan, anggaran rehab-rekon di kawasan bencana tidak semata-mata
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, tetapi Pemerintah Kabupaten juga punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mendukung program yang dijalankan.
Sedangkan 226 kepala keluarga yang mendiami Barak Hunian Sementara (Huntara) mulai khawatir atas lambannya penanganan rehab-rekon di Kecamatan Tangse. Bahkan sebagian warga sudah mulai mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki tempat tinggal masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. (azi)
